DPD RI Diminta Batalkan Studi Referensi ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Senin, 10 Februari 2025 - 17:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Fachrul Razi, Anggota DPD RI 2019-2024 Dapil Provinsi Aceh

Fachrul Razi, Anggota DPD RI 2019-2024 Dapil Provinsi Aceh

METAPOLITIKDirektur Eksekutif Metapolitik Indonesia, Fachrul Razi berharap para anggota DPD RI periode 2024 – 2029 membatalkan agenda kunjungan ke luar negeri yang dikemas melalui program Studi Referensi. Mengingat program tersebut tidak sejalan dengan semangat pemerintah untuk melakukan penghematan anggaran untuk kepentingan yang lebih besar.

Anggota DPD RI masa bakti 2014-2024 tersebut mengatakan, bahwa kemampuan Fiskal Pemerintah saat ini sedang tertekan akibat jatuh tempo pembayaran cicilan hutang Indonesia sebesar Rp. 800,33 triliun, ditambah jatuh tempo bunga hutang tahunan senilai Rp. 552,9 triliun. Sehingga APBN 2025 akan tersedot Rp.1.353 triliun.

“Itu belum lagi untuk program penguatan ketahanan pangan dan energi yang menjadi prioritas program Presiden Prabowo, yang memang sangat fundamental bagi Indonesia, dengan populasi penduduk yang sangat besar. Ditambah program makan gratis bagi pelajar Indonesia,” urainya Fachrul Razi yang juga Pendiri Forum Kajian dan Riset Konstitusi Indonesia (FRASA), Senin (10/02/2025).

Baca juga:  Indonesia Belum Memiliki Model Komunikasi Politik yang Jelas

Sehingga, lanjutnya, sudah sepantasnya anggota DPD RI memberi dukungan moral dengan menunda atau membatalkan agenda kunjungan tersebut. Sekaligus sebagai empati kepada mayoritas rakyat Indonesia yang sekarang mengalami penurunan daya beli dan banyaknya PHK di dunia usaha dan industri.

“Program Studi Referensi itu dilakukan sebagai bagian dari penyiapan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diusulkan DPD RI. Tetapi kita kan sama-sama tahu, berapa RUU inisiatif DPD RI yang menumpuk tetapi tak kunjung menjadi Undang-Undang. Lebih baik fokus mengegolkan RUU yang sudah ada, agar segera menjadi UU,” ungkap mantan Ketua Komite I DPD RI itu.

Pendiri FRASA & Partner Lawfirm itu mengaku mendengar DPD RI sedang merancang Program Studi Referensi ke beberapa negara, di antaranya Uni Emirat Arab, Portugal dan Spanyol. “Program DPD RI Keluar Negeri ini bertentangan dengan intruksi Presiden Prabowo terhadap larangan keluar negeri bagi pejabat negara,” tutupnya.

Baca juga:  Indonesia Belum Memiliki Model Komunikasi Politik yang Jelas
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari.

Berita Terkait

Indonesia Belum Memiliki Model Komunikasi Politik yang Jelas

Berita Terkait

Sabtu, 11 Mei 2024 - 08:22 WIB

Acara Rakernas PIM, 2000 Peserta Banjiri Pameran UMKM dan Seminar Nasional

Berita Terbaru

Prof. Dr. Lely Arrianie, M.Si. (Pakar Komunikasi Politik LSPR Institute. Foto: ANTARA

NASIONAL

Indonesia Belum Memiliki Model Komunikasi Politik yang Jelas

Sabtu, 12 Apr 2025 - 17:51 WIB

Foto: KOMPAS/SUPRIYANTO

OPINI

Wajah Politik dalam Film Indonesia

Sabtu, 12 Apr 2025 - 17:37 WIB